Tesis ini membahas tentang dinamika perselisihan internal partai politik paska reformasi. Bagaimana terjadinya tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status partai politik. Badan hukum yang pada awalnya berfungsi untuk mengembalikan kedaulatan partai politik ke tangan anggota justru menjadi alat politik baru bagi pemerintah. Berbagai macam putusan pengadilan telah dikeluarkan, namun bukan menyelesaikan justru menimbulkan kekacauan baru dalam dunia hukum ketatanegaraan Indonesia.Penelitian ini melihat bagaimana mekanisme penyelesaian partai politik yang saat ini terjadi berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitannya.

---

This thesis discusses the dynamics of internal strife post-reform political party. Overlapping authority of the judiciary, which in turn creates legal uncertainty on the status of political parties. The legal entity that initially serves to restore sovereignty to the political parties itself became a new political tool for the government. Various kinds of court rulings have been issued, but not yet resolved, instead of would lead to new turmoil in the Indonesia constitutional law .This reserach see how the mechanism for resolution of political parties that currently occurs based on to Law No. 2 of 2011 on Political Parties and how to overcome its difficulties