Dalam rangka menyelenggarakan layanan transportasi yang aman dan nyaman serta terhindar dari kemacetan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah membangun sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang dikenal dengan Transjakarta Busway. Kenyamanan dalam layanan BRT dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas operator-operator bus Transjakarta yang terdiri dari berbagai perusahaan bus. Dalam melakukan layanan transportasi para operator tidak bersaing satu sama lain dalam menentukan harga/tarif perjalanan. Persaingan antar operator terjadi dalam proses untuk masuk menjadi operator bus transjakarta (competition for the market).Mekanisme persaingan untuk menjadi operator telah mengalami beberapa kali perubahan, pada awal dioperasikannya transjakarta, para operator transjakarta merupakan hasil proses penunjukan langsung. Dalam perkembanganya prosedur penetapan operator transjakarta dilakukan dengan metode pelelangan umum. hingga pada akhirnya terdapat regulasi yaitu Peraturan Gubernur DKI No.63 Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur DKI No.17 Tahun 2015, dalam regulasi tersebut diatur bahwa proses penetapan operator transjakarta dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk operator angkutan lama (eksisting) serta metode pelelangan umum untuk operator angkutan baru (non eksisting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi mekanisme penentuan operator transjakarta serta mendapatkan alternatif kebijakan dalam mekanisme penentuan operator Transjakarta. penelitian ini menggunakan metode competition checklist OECD untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan akibat adanya regulasi Penunjukan langsung untuk menjadi operator bus Transjakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan penetapan operator bus transjakarta ini berpotensi menghambat persaingan untuk masuk ke dalam pasar (berpotensi membatasi jumlah atau lingkup operator, berpotensi membatasi kemampuan pelaku usaha (operator) untuk bersaing, serta berpotensi mengurangi dorongan bagi para operator dalam bersaing).

---

In order to provide transport services are safe and comfortable and avoid the congestion, local government of Jakarta has built a Bus Rapid Transit (BRT), known as Transjakarta Busway. BRT service convenience is determind by the quantity and quality of Transjakarta bus operators. In the transport service operators do not compete with each other in determining the price/ tariff of travel. Competition between operators occur in the process for entry into the Transjakarta bus operator (competition for the market).

The mechanism of competition to become the operator has been amended several times, at the beginning of the operation of Transjakarta, the operator Transjakarta is the result of direct appointment process. In the expansion of Transjakarta operator determination procedures conducted by public tender method. until eventually there are regulations that Jakarta Governor Regulation 63 of 2014 on Determination Procedure Transjakarta bus operator which is then converted into Jakarta Governor Regulation No.17 Year 2015, in the regulation stipulated that the process of determining the operator Transjakarta done by direct appointment method for transport operators old (existing) as well as the methods of public tender for new freight carriers (non-existing).

This study aims to identify and evaluate mechanisms for determining the Transjakarta operator and get an alternative policy determination mechanism Transjakarta operator. This research uses methods OECD competition checklist to determine the impact on competition as a result of the regulation of direct appointment to be a Transjakarta bus operator. Based on the survey results revealed that Transjakarta bus operator assignment policy is potentially hampering competition for entry into the market (potentially limit the amount or scope of the operator, potentially limiting the ability of business (operator) to compete, as well as potentially reducing the incentive for operators to compete).