ABSTRAK
Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPerundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004,Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui statusperaturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011denganmenafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat(2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secarasistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yangmempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti.Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jikadikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014,maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karenapengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkansetelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategoriperaturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam LembaranDesa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jikadikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa inimerupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepadaBPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi jugadijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalamkategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukumberupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkandi Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agarlebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan halyang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

---

ABSTRACT
Since the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the EstablishmentRegulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the VillageRegulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. Thepurpose of this study aims to determine the status of village regulationsafter the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with theperiod prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the villagewith the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning thevillage. This research is normative juridical using study literature and law,arranged systematically and comprehensively then be concluded that havedirect relevance to the issues related to the investigation. Regulatory StatusThe village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and whencombined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it wasincluded in the category of legislation for enactment in the Gazette ofRegional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in theGazette of the Village / Village News, its existence is recognized andbinding for the community. If assessed by the authority of the theory, theformation of a Village Regulation subdelegasi authority granted byParliament to BPD at the level of village government. Conditionssubdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 onGovernment Administration. To restore the status of village regulations inthe category of legislation would require a revision of article 69 paragraph11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form ofRegulation specifies that the Village Regulations promulgated in theRegional Gazette / Regional News and the establishment of villageregulations that further enhanced community participation because it is avery important point in the realization of democracy in villageadministration.