UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Keberadaan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di Desa Kauman Lor, Kec. Pabelan, Kab. Semarang dan Desa Plangkapan, Kec. Tambak, Kab. Banyumas) = The existence of the village in the implementation regulations of village administration (study in Kaumanlor Village District Pabelan Kab Banyumas and Plangkapan Village District Tambak Kab. Banyumas) / Adhining Prabawati Rahmahani

Adhining Prabawati Rahmahani; Harsanto Nursadi, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner ([Publisher not identified] , 2016)

 Abstrak

ABSTRAK
Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004,
Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12
Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status
peraturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011dengan
menafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat
(2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan
menggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secara
sistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yang
mempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti.
Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jika
dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014,
maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karena
pengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkan
setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategori
peraturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam Lembaran
Desa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jika
dikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa ini
merupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepada
BPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi juga
dijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalam
kategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69
ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukum
berupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkan
di Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agar
lebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan hal
yang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

ABSTRACT
Since the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the Establishment
Regulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the Village
Regulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. The
purpose of this study aims to determine the status of village regulations
after the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7
paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with the
period prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the village
with the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the
village. This research is normative juridical using study literature and law,
arranged systematically and comprehensively then be concluded that have
direct relevance to the issues related to the investigation. Regulatory Status
The village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and when
combined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it was
included in the category of legislation for enactment in the Gazette of
Regional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year
2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in the
Gazette of the Village / Village News, its existence is recognized and
binding for the community. If assessed by the authority of the theory, the
formation of a Village Regulation subdelegasi authority granted by
Parliament to BPD at the level of village government. Conditions
subdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 on
Government Administration. To restore the status of village regulations in
the category of legislation would require a revision of article 69 paragraph
11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form of
Regulation specifies that the Village Regulations promulgated in the
Regional Gazette / Regional News and the establishment of village
regulations that further enhanced community participation because it is a
very important point in the realization of democracy in village
administration.

 File Digital: 1

Shelf
 T45611-Adhining Prabawati Rahmahani.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T45611
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xv, 175 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T45611 15-18-188682467 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20433799
Cover