ABSTRAK
Pengangkatan anak yang marak terjadi belakangan ini dalam proses pengajuannya masih sering ditemui ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak yaitu orang tuakandung/ wali, orang tua angkat dan anak angkat seringkali menjadi pihak yangdirugikan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai denganprosedur tersebut. Dalam penulisan ini penulis mencoba menjabarkan prosespengangkatan anak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun2007 Tentang Pengangkatan Anak, serta menjelaskan akibat hukumnya terhadappara pihak yang terlibat didalamnya, dan bagaimana pengaturannya agar tidak adahak-hak dari para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak menjadi tidakterlanggar. Dijabarkan melalui analisa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor:20/Pdt.G/2015/PN.Gpr, salah satu contoh akibat adanya ketidaksesuaian prosespengangkatan anak yaitu berupa tidak adanya persetujuan lisan maupun tertulisdari orang tua kandung untuk menyerahkan anaknya diangkat oleh orang tuaangkat, dimana akhirnya merugikan salah salah satu pihak, yaitu orang tuakandung. Bahwa dari analisis yang dilakukan telah dapat terjawab bahwa prosespenyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudahmendapatkan Penetapan adalah bahwasanya pada kasus tersebut diselesaikandengan beberapa tahapan dari pemanggilan para pihak, penawaran mediasi,kemudian berlanjut ke pemeriksaan dan pembuktian hingga dijatuhkannyaputusan. Pada perkara ini gugatan dikabulkan karena dasar dari penetapan tersebuttidak sesuai dengan persyaratan yang ada, dan dokumen-dokumen yang menjadidasar pengajuan cacat sehingga menjadi batal demi hukum. Pada akhirnya setelahhakim memberikan putusan pembatalan pengangkatan anak, maka sejak gugatandikabulkan maka langkah hakim adalah mencabut segala hubungan keperdataanantara anak angkat dan orang tua angkat, dan akibat hukum pada anak bahwasegala hubungan yang dahulunya ada menjadi hapus dengan sendirinya sebabpenetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum

---

ABSTRACT
The implementation of child adoption legislation suggests that application for anadoption that has been occurred recently is still violated. The parties involved ina child adoption who are biological parents/ guardian, adoptive parents andadopted children, are often disadvantaged parties in the unprocedural childadoption. In this thesis, author will convey a child adoption process according toGovernment Regulation No.54 Year 2007 Regarding Child Adoption. The authorwill also emphasize legal effects of child adoption to the involved parties toensure that there will be no rights? parties violated during the child adoptionprocess. The research will also include the court ruling Number20/Pdt.G/2015/PN.Gpr, that will be an avenue to show that there are violations ofa child adoption. The court ruling suggests that there was a lack of verbal orwritten consent of the biological parents to release their children to the fosterparents, which ultimately disadvantages the biological parents. The researchcould explain that the lawsuit of annulment in a child adoption might be settledwith several stages of legal process such as summoning the parties, mediationoffers, then proceed to the examination and verification, and court verdict. In thecourt ruling, the lawsuit is approved because the legal ground of the annulmentwas not valid according to the condition applied. In the end, after the judgeapproved the annulment of child adoption, the judge repealed civil relationbetween adopted children and adoptive parents. The legal consequences to theadopted children are that all the previous relationship with the adoptive parentsis terminated because the adoption is annulled