Tesis ini membahas tentang politik hukum pemerintahan Indonesia Periode 1999-2014 tentang demokrasi politik dengan menganalisis undang-undang partai politik. Hal yang dianalasis mencakup tiga aspek, yakni pembentukan partai politik, perselisihan sengketa partai politik, dan pembubaran partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dan sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yakni antara UUD NRI Tahun 1945 dengan UU Partai Politik yang berlaku di Indonesia, khususnya pada periode 1999-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan tentang partai politik di Indonesia pada setiap masa pemerintahan. Pada masa Orde Lama, pembentukan partai politik hanya berdasarkan suatu Maklumat Pemerintah dan pembubaran partai politik dilakukan oleh Presiden. Pada masa Orde Baru, terdapat pembatasan dan fusi partai politik, sedangkan pembubaran partai politik tetap dilakukan oleh Presiden. Sedangkan pada masa reformasi, pembentukan partai politik dapat bebas dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku, perselisihan partai politik mengarah kepada kemandirian partai politik dengan terdapatnya Mahkamah Partai Politik, dan pembubaran partai politik dilakukan dengan melalui suatu proses peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Politik hukum terkait dengan partai politik ini menginginkan bahwa tidak terdapat intervensi dari pemerintah, seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sehingga partai politik menjadi lebih mandiri dan berdaulat.

---

The focus research of this thesis is legal policy of Indonesian government during 2014 on political democracy by analyzing the political party law. The analyze include three aspects, the formation of political parties, political parties disputes, and dissolution of political parties. The method used in this thesis are normative juridical by comparative law approach and historical approach. This research is a synchronization of legislation between UUD NRI 1945 with political party law, particulary in the 1999-2014 period. The result of this research indicate that there are differences in the regulation of the political party in every reign. In the Old Order, the formation of political party based solely on a government edict and dissolution of political party by the President. During the New Order, there are restrictions and fusion of political party, while the dissolution of political party is still being done by the President. In the reform period, the formation of political party may be freely done by following the rules, disputes political party has led to the independence of political party with the presence of the Political Party Court, and the dissolution of political party is done through a judicial process conducted byt he Constitutional Court. Legal policy of political party led to there is no intervention from the government, as in the Olde Order and New Order. So, that political party more independent and sovereign.