ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan sistem pengelolaan
pengaduan yang berjalan di BPKP, menganalisis proses bisnis dan sistem
pengelolaan pengaduan yang berjalan di BPKP serta mengusulkan rancangan
sistem pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan untuk
BPKP melalui media website. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakan
perwujudan dari peraturan pemerintah berdasarkan surat edaran Kemenpan-RB
dan Peraturan Kemenpan-RB. Tujuan perancangan sistem ini adalah untuk
perbaikan organisasi dengan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, nilai BPKP
(PIONIR) dan moto BPKP sehingga tercipta good governance dan clean
government. Metode yang digunakan untuk merancang sistem pengelolaan
pengaduan ini adalah 4 tahap awal dari metode FAST. Tahapan yang digunakan
tahap scope definition, tahap problem analysis, tahap requirement analysis dan
tahap logical design. Dalam tahap scope definition sampai dengan requirement
analysis menghasilkan aktivitas yang dipertahankan, aktivitas yang ditambah dan
kerangka kerja PIECES yang kemudian diturunkan menjadi analisis kebutuhan
dan analisis fitur. Pada logical design dibuat diagram usecase, deskripsi usecase,
diagram fungsi dekomposisi, diagram konteks, diagram aliran data, spesifikasi
proses, diagram hubungan entitas, kamus data dan antarmuka pengguna menurut
metode pengembangan sistem dari Whitten dan Bentley. Hasil analisis adalah
perancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website yang
terdiri dari 15 tampilan user interface yaitu beranda, kirim pengaduan, register
pelapor, berita terbaru, kontak, verifikasi pengaduan, register umum penerimaan
pengaduan, surat jawaban, laporan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut,
monitoring penanganan, surat permintaan perlindungan, surat respon cepat,
laporan penanganan, surat usulan pemberian penghargaan. User pada sistem ini
yang menjadi adalah pelapor (termasuk di dalamnya pejabat penerima pengaduan
di Unit Kerja) dan pejabat penerima pengaduan di Inspektorat.
ABSTRACTThis research aims to determine and analyze the business process and
whistleblowing system that runs on BPKP, as well as to propose a draft for
whistleblowing system and complaint handling mechanisms for BPKP through
media websites. This whistleblowing system is a manifestation of government
regulations by circular letter and regulations from Kemenpan-RB. The purpose of
this system designation is to improve the organization towards the vision, mission,
values BPKP (PIONIR) and motto of BPKP so as to create good governance and
clean government. The method used in the designation of whistleblowing system
is the 4 early stages of FAST methodology, namely scope definition stage,
problem analysis stage, requirement analysis stage and logical design stage. Scope
definition stage until requirement analysis produce maintained activities,
additional activities and PIECES framework which later be derived as a
requirement analysis and features analysis. In the logical design stage, usecase
diagram, usecase description, functional decomposition diagram, context diagram,
data flow diagram, process specification, entity relationship diagram, data
dictionary and user interface are made according to the method of Whitten and
Bentley. The results of the analysis is a design of whistleblowing system being
based on website which consists of 15 user interface namely home, send the
complaint, the complainant registers, latest news, contacts, verification of
complaints, general admission registers complaint, answer letters, follow-up
report, monitoring the follow-up, handling monitoring, protection request letter,
rapid response letter, handling complaint report, and proposal award letter. Users
of the system are the informant (including the complaint receiver official in work
unit), inspector, and complaint receiver official in Inspectorate
T-Handayani Mutiara Lestari.pdf :: Unduh