ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perluasan ruang lingkup dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Certification Authority) oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dari yang sebelumnya hanya dalam cakupan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi diperluas untuk memenuhi kebutuhan instansi-instansi pemerintah secara umum. Dengan adanya perluasan ruang lingkup tersebut, maka Kebijakan Sertifikat Elektronik yang telah ditetapkan sebelumnya harus dievaluasi kembali, selanjutnya dirumuskan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup layanan yang baru. Pada penelitian ini digunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM) dalam menganalisis dan merumuskan Kebijakan Sertifikat Elektronik yang baru.Hasil penelitian ini berupa konsep dan rancangan Kebijakan Sertifikat Elektronik yang mengadopsi Levels of Assurance, atau dalam penelitian ini diistilahkan dengan Kategori Tingkatan Jaminan. Tujuannya untuk memberikan alternatif pilihan kepada instansi-instansi pemerintah yang akan menerapkan sertifikat elektronik sesuai dengan karakteristik sistem elektronik dan nilai informasi yang diamankan, serta kemampuan instansi tersebut dalam menerapkan praktek-praktek keamanan informasi yang ditetapkan. Pemetaan untuk menentukan kegunaan dan profil sertifikat elektronik dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pemanfaatan sertifikat elektronik di beberapa instansi pemerintah. Selanjutnya, konsep Kategori Tingkatan Jaminan dan hasil analisis profil sertifikat elektronik dipetakan ke dalam kerangka kerja Kebijakan Sertifikat Elektronik RFC 3647 dan NIST 7924. NIST 7924 dipilih sebagai pijakan atau dasar (baseline) untuk penyusunan isi/konten dokumen Kebijakan Sertifikat Elektronik dikarenakan lebih sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan sertifikasi elektronik di Lemsaneg dan merupakan best practices yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan sistem informasi

---

ABSTRACT
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) is expanding the scope of its Certification Authority (CA) implementation, which was previously within the scope of the Government Electronic Procurement Service (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) be expanded to meet the needs of government agencies in general. With the expanding scope of the CA, the Certificate Policy which was previously set must be reevaluated, then formulate a new policy which is more in line with the needs and scope of the new services. In this study, we use Soft Systems Methodology (SSM) in analyzing and formulating a new Certificate Policy.The result of this study is the design of Certificate Policy that adopts the concept of Levels of Assurance. The goal is to provide an alternative to government agencies that will implement the digital certificate in accordance with the characteristics of the information system or the value of the information that will be secured. The ability of the agencies to implement good security practices also take into consideration. Certificate usage and certificate profile determination is based on the need analysis of digital certificates implementation in government agencies. Furthermore, the Levels of Assurance concept and the certificate profile analysis are mapped into the Certificate Policy Framework defined in RFC 7924. NIST Internal Report 7924 has been selected as the foundation (baseline) for the Certificate Policy content document due to better suit of CA implementation requirements in Lemsaneg. The final result is a new Certificate Policy document which is more inline with the needs of CA implementation in Lemsaneg which is intended for government agencies.