Sampai sekarang, penelitian-penelitian tentang perilaku memilih di negara-negara sedang berkembang,tak terkecuali Indonesia, masih sangat sedikit. Para ilmuwan politik dalam mengamati masalah pemilu di Indonesia kebanyakan hanya memfokuskan perhatian pada perimbangan perolehan suara masing-masing kontestan serta penjelasan-penjelasan spekulatif tentang komposisi perolehan suara itu. Boleh dikata hampir tidak ada ilmuwan politik yang melakukan studi mendalam tentang perilaku memilih, setidak-tidaknya sampai penggal terakhir dekade 80-an. Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan penelitian-penelitian perilaku memilih kurang mendapat tempat di kalangan pemerhati masalah-masalah> politik Indonesia. Pertama, untuk melakukan studi tentang perilaku memilih hams dilakukan dengan penelitian survei yang banyak memakan biaya, waktu dan, tentu saja,membutuhkan ijin dari pemerintah. Sedangkan sudah menjadi persepsi umum masyarakat bahwa untuk memperoleh ijin penelitian survei, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik yang sensitif, sangat sulit diperoleh. Kedua, melakukan penelitian tentang perilaku memilih di Indonesia oleh sebagian kalangan dianggap tidak begitu bermanfaat, karena ada semacam anggapan yang berkembang di kalangan ilmuwan politik bahwa pemilihan umum di Indonesia pada masa Orde Baru tidak dilakukan dengan menggunakan asumsi demokrasi. Ketiga, penelitian survei haruslah dilakukan dengan menggunakan metode atau prosedur tertentu, dengan menguasai asumsi-asumsi statistik misalnya, sementara itu ada di antara kalangan ilmuwan politik yang tidak begitu senang dengan prosedur dan asumsi statistik, dan tidak jarang yang belum menguasainya dengan baik.