Peraturan Perundang-Undangan mulai dari payung hukum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Peraturan Pemerintah, telah menunjuk bahwa pelaksanaan pembangunan harus bersifat berkelanjutan. Permasalahan yang ada saat ini, kondisi lingkungan tidak semakin baik, terdapat komitmen Indonesia pada tahun 2009 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, serta akan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada bidang jalan dan jembatan dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip dan kriteria-kriteria pembangunan jalan yang berkelanjutan. Untuk mengetahui implementasi pembangunan jalan berkelanjutan yang lebih terarah dan terukur maka dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dengan cara studi literatur. Makalah ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan yang dikumpulkan tersebut diperiksa maksud dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan jalan yang berkelanjutan. Kesesuaian Peraturan dan prinsip akan dianalisis secara deskriptif. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Instruksi Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Hasil studi menunjukkan telah terdapat kebijakan yang berhubungan dengan perwujudan prinsip pembangunan jalan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan jalan berkelanjutan tersebut adalah selamat dan nyaman, partisipasi masyarakat, aspek ekonomi adalah efisiensi, mobilitas, dan aksesibilitas, aspek lingkungan adalah emisi, sumber daya alam, dan habitat flora dan fauna. Kebijakan yang dicatat pada makalah ini menunjukkan ada dukungan terhadap perwujudan prinsip pembangunan jalan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang diperlukan adalah Peraturan Menteri untuk mendorong adanya penyelenggaraan jalan berkelanjutan.