Bagi warga Jakarta fenomena banjir menjadi persoalan klasik, karena terjadi hampir setiap tahun dan sudah terjadi mulai masa pemerintahan Kolonial Belanda bersama Gubemur General Jan Pieters Z. Co en hingga masa pemerintahan Gubemur Joko Widodo (Jokowi). Seiring perjalanan waktu, sejak Pemerintahan Batavia hingga Pemerintahan Propinsi DKl Jakarta sudah melakukan berbagai cara mengatasi banjir. Namun, nampaknya sampai sekarang persoalan banjir belum bisa teratasi. Metodologi penelitian ini berbasis pada paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif, semua data disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk selanjutnya dianalisis. Populasi penelitian ini semua berita on line, sampelnya ditentukan secara purposive, yakni media detik.com edisi 17 - 23 Januari 2013. Dari 1332 frekuensi penyajian, berita tentang banjir ada 807 dan berita non banjir 525. Fenomena intensitas curah hujan lokal yang tinggi menjadi penyebab utama terjadinya banjir di kawasan Ibukota Jakarta. Dampak paling menonjol yang ditimbulkan, yakni arus lalu lintas kendaraan jadi macet. Sumber informasi yang paling menonjol berasal dari detikNews. Arah pendapat yang menonjol, yakni memberi bantuan korban banjir. Sedangkan untuk harapan yang lebih mendominasi berada pada banjir cepat surut. Pemerintah Propinsi DKl Jakarta sebaiknya meninjau kembali Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) yang terkait sistem saluran air. Segera membongkar bangunan atau benda yang menutupi saluran air. Menegakkan peraturan daerah secara konsisten, tegas dalam memberikan sanksi berat kepada siapa saja yang sengaja membuang sampah disebarang tempat. Bekerjasama dengan pemerintah pusat, BNPBD Propinsi DKl Jakarta, dan pihak swasta secara bersama mencari solusi dengan menggunakan teknologi tepat guna. Pemerintah Propinsi DKl Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum secepatnya menormalisasikan sungai-sungai yang ada di wilayah Jakarta secara periodik dan berkualitas. Pemerintah Propinsi OKI Jakarta bersama BNPB melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh warga Jakarta tentang peraturan daerah dan sanksinya terkait kebersihan lingkungan.
