ABSTRAKPenelitian ini melakukan pendekatan kualitatif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah bermuatan norma Agama di Sumatera Barat dengan mengangkat studi kasus penggunaan kerudung bagi siswi sekolah di dua SMA Negeri dari dua kota yang berbeda sebagai bidang sosial semi?otonom. Dengan perspektif sosio-legal, diungkapkan bagaimana tatanan normatif non-negara yang dalam studi kasus ini adalah salah satu norma dari Agama Islam diakomodasi lewat Peraturan Daerah dan dilaksanakan di masyarakat. Hasil penelitian menemukan Peraturan Daerah tersebut absah secara yuridis dan sosiologis namun dalam pelaksanaannya terjadi intoleransi hak konstitusional bagi siswi non-muslim atas keharusan berkerudung bagi siswi sekolah.

---

ABSTRAKThis research is qualitative approach of the implementation of Local Ordinance which contains religious norm in West Sumatra Province by featuring a case study on the practice of wearing veil for female students in two senior high schools as semi-autonomous social field. Using socio-legal perspective, this thesis investigated and revealed how the non-public normative order -which in this case was one of the principal norms of Islam- is being accommodated by Local Ordinance, and implemented in the society. The research was found that Local Ordinance is legitimate and sociological, but the implementation violated constitutional right of the non-muslim students.