ABSTRAKTransmigrasi ialah salah satu program nasional dibidang kependudukan dan pembangurian daerah yang telah dimulai sejak zaman pemerintah kolonial Belanda yaitu dengan mengirirnkan sejumlah anggota keluarga ke luar Pulau Jawa.Pada umurnnya ditujukan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja penggarap perkebunan. Program ini berkelanjutan hingga pemerintah Indonesia Merdeka dan mulai diintensifkan kembali sejak memasuki program Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita 1).Sasaran utamanya ialah mendukurig program penanggulangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dan membantu pembangunan daerah yang penduduknya masih relatif jarang yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi Maluku dan lrianjaya.Penyelenggaraan program transmigrasi ini, dari tahun ke tahun semakin meningkat secara kwantitas dan kwalitas, dilain pihak ketersediaan lahan semakin berkurang, karena selain program transmigrasi terdapat pula program pembangunan sektor Iainnya. Selain itu program transmigrasi merupakan program lintas sektor dimana sejumlah instansi diluar Departemen Transmigrasi turut terkait, sejak daro pencadangan areal untuk transmigrasi, pengurusan lahan kehutanan sampai dengan penyerahan lokasi ke pemerintah daerah. Sehingga didalam pelaksanaannya dituntut suatu koordinasi yang baik dan mempunyai pola atau sistim yang sama dan sesuai untuk digunakan oleh masing-masing instansi yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku.Atas dasar hal tersebut diatas, maka Departemen Transmigrasi dalam penyelenggaraan Transmigrasi dituntut untuk dapat melakukan penyusunan program terpadu dan dapat mengantisipasi adanya usulan dari instansi/sektor Iainnya.Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka ketersediaan informasi akan semakin dibutuhkan baik dalam membantu suksesnya program transmigrasi maupun untuk mengantisipasi belum diaturnya suatu Sistim Inforinasi Manajemen didalam Kep.Men 055A/Men/1983.Dalam kaitan ini telah banyak disusun suatu Sistim Informasi Manajemen Transmigrasi, yang telah diwujudkan dalarn loka karya SIM Transmigrasi tahun 1989. namun baru hersifat embrional dan telah mendapat dukungan dari pimpinan Departemen yaltu dengan telah diterbitkannya:1. Keputusan Menteri No.39/Men/1990, yaitu yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasarpengelolaan sistin informasi, dan membagi kedalam tiga sub sistim yau : Sistirnpengendalian , Sistim Administrasi dan Penyusunan Bank Data.2. Keputusan Menteri No.31/Men/1991 yaitu yang mengatur struktur organisasi dan tatakerja SIM Transmigrasi.Dan untuk selanjutnya untuk menunjang terlaksananya suatu sistim yang sesuai dengan isiKeputusan Menter¡ tersebut diatas, harus disusun suatu petunjuk pelasanaan maupun prosedurstandar yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksana iernbaga SIM di pusat maupun daerah.Pengembangan suatu SIM dapat dilakukan dengan 3 (tiga) model, yaitu:- pembangunan SIM dilakukan dengan bantuan pihak konsultan- pembangunan SIM dibantuk dengan upaya sendiri.- pembangunan SIM dikembangkan berdasarkan gabungan diatas.Ketiga metoda tersebut diatas mernpunyai kelebihan dan kekurangan,- pelaksanaan oleh pihak konsultan, kelebihannya ialah bahwa pihak pelaksana mempunyai keahlian dibidang kesistiman, akan tetapi kurang menguasai bidang penyelenggaraan transmigrasi baik teknis maupun operasiorial, walaupun dapat dipelajari akan tetapi memerlukan waktu.- pelaksanaan dengan upaya sendiri mempunyai masaiah sebaliknya dan hal yang telahdiuraikan diatas.- kecenderungan yang dipilih ialah metoda gabungan dengan melibatkari kedua ahli, yaituahli sistim dan ahi masalah transmigrasi.Dalam pembangunan SIM transmigrasi sesuai dengan yang tersebut dalam Surat KeputusanMenteri Transmigrasi No. 391/Men/1990, bahwa SIM ditujukan untuk membantu pihak pimpinandalam mengambil keputusan.Pada saat ¡ni telah banyak sistim yang dikembangkan baik sistim pelaporan maupun peralatan pendukungnya akan tetapi struktur Iaporannya dan tidak konsisten dan duplikasi antara satu laporan dan laporan yang Iainnya.Untuk selanjutnya dalam usulan dan rancangan pengembangan sistim, maka pemecahan masalahnya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) bagian pengaturan ialah :- organisasi dan tata kerja- pembangunan perangkat keras - pembangunan perangkat lunak- pembangunan perangkat komputerDan dalam perwujudannya ada beherapa tahapan yang perlu dilakukan dalain pengebangan sistim inforrnasi transmigrasi sehingga dapat terwujud prosedur standar manual yang merupakan petunjuk pelaksanaan pemhangunannya.