ABSTRAK
Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diIndonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dariKebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European UnionTimber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian KemitraanSukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudahdiratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari PerjanjianKemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasilegalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesiayaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuksemua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industrilanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhiSVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor keUni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalampemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besaradalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untukSVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait SistemVerifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industriprimer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportirkayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telahdisepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduliseberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jikamereka tidak adil.

---

ABSTRACT
This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal AssuranceSystem in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of VoluntaryPartnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Tradebetween Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified byPresidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreementon the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesiacalled Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for alllicense holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timberexporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and getFLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in thefulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries,particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters andtimber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness ofIndonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As JohnRawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed,should be reformed or abolished if they are unjust.