ABSTRAK
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyaikeinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi.Akan tetapi, keinginan ini tidak didukung oleh tersedianyasumber-sumber dana dari dalam negeri, mengingat Indonesiamasih dihadapkan pada situasi, yang disebut dengan istilah"lingkaran kemiskinan." Dalam mendapatkan dana tersebut,pemerintah Indonesia telah banyak menerbitkan kebijakankebijakanserta mengeluarkan hukum-hukum ekonomi. Salah satupenyebabnya dalam mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomiadalah semakin banyaknya pesaing yang menawarkan berbagaikemudahan dan insentif yang lebih menarik terhadap parapenanam modal asing daripada Indonesia, misalnya negaraVietnam dan Cina. Disisi lain kebijaksanaan investasi yangdikeluarkan pemerintah Indonesia kurang menarik bagipenanaman modal asing. Untuk mengatasi keadaan tersebut,pemerintah Indoensia telah mempermudah prosedur penanamanmodal, memberikan berbagai fasilitas dan insentif sertamenetapkan peraturan-peraturan yang mendukung bagiterciptanya iklim investasi yang lebih baik.Tetapi di dalam pikiran penulis timbul pertanyaan apakahkebijakan-kebijakan pemerintah Indoneia selama ini sudahmemadai untuk menyedot modal asing atau tidak. Begitupulapenulis sebagai seorang warganegara Korea terdorong untukmeneliti bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia ituterlihat di kaca mata pengusaha Korea, dan apa keluhan merekasebagai salah satu investor asing terhadap infrastrukturhukum ekonomi Indonesia.Menurut penelitian Penulis, kenyataannya investor Koreatidak begitu tertarik, bahkan tidak peduli terhadap apa yangtelah dilakukan pemerintah. Perhatian utama mereka adalahjaminan keamanan terhadap investasi mereka. Sikap merekaterhadap kebijakan pemerintah sangat ragu-ragu, sebabkebijakan itu seringkali berubah-ubah dan bertolak belakang.Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus memiliki strategiyang berbeda dalam mengundang investor dari Korea. Pendekatanhukum semata tidak akan memberi output seperti halnyapengusaha dari dunia Barat.