Indonesia telah memiliki peraturan tentang pengelolaan dana perwalian (trust fund) dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 80/2011 tentang Dana Perwalian. Dana perwalian tersebut dimaksudkan untuk menampung dana hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pembiayaan pembangunan. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan beberapa permasalahan mendasar dari aspek hukum dan organisasi dana perwalian di Indonesia. Analisa yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah menggunakan perbandingan hukum, analisis peraturan perundang-undangan serta diperkuat dengan studi pustaka dari berbagai sumber. Berdasarkan analisa yang telah dilaksanakan, penulis menemukan bahwa peraturan tentang dana perwalian yang ada saat ini masih belum menjelaskan kedudukan hukum dana perwalian dalam konteks subyek Hukum Internasional. Sedangkan dari aspek organisasi, perwalian yang saat ini ada masih belum memenuhi standar minimal organisasi yang baik dan akuntabel.