Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi, sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2009.Politic participation in democratic State is an indicator of valid implementation of highest State power exercise by people (people sovereignty), that is imbodied by their involvement in democracy event (general elections). The increasingly higher level of political participation indicates that people follow, understand, and engange in national activities. Reversely, a low level of political participation generally indicates that people place less appreciation or interest in national affairs or activities. The low level of peoples’s political participation is reflected in golput (golongan putih-white group or non-voting) attitude. In democratic perspective, golput attitude will of course has implication on development of democracy quality, so it needs democratization in facing democratic event of 2009.