Article 27 paragraph (1) of Law No. 48 Year 2009 regarding Judicial Power states that special
courts can only be formed in one of the court systems under the Supreme Court, which include
general courts, religious courts, military courts and state administration courts. However, article
3A paragraph (2) of Law No. 50 Year 2009 concerning the Second Amendment to the Law on
Religious Court places Shariah Court as a special court within the system of religious courts and
as a special court within the system of general courts. Such positioning is inconsistent with Article
27 paragraph (1) of the Law on Judicial Power which raises a legal issue and therefore requires
juridical solution. The inconsistency is subject to juridical normative study within the scope of
a research concerning the level of horizontal synchronization, using descriptive analysis. The
method applied for data collection in this research is through literature study supported by field
data. The data obtained is analyzed by using juridical qualitative method. This study concludes
that, in fact, the Shariah Court is neither a special court, nor does it stand in two systems of courts.
Both in terms of general administration as well as case management, the Shariah Court is a
Religious Court for the territory of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the competence of
which has been expanded in the context of the implementation of special autonomy, particularly
in the field of the implementation of Islamic shari’a.
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada
di bawah Mahkamah Agung.” Lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.Pasal 3A
ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Peradilan Agama, menempatkan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan agama dan sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum.
Penempatan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus, sekaligus di dua lingkungan
peradilan inkonsistensi dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Inkonsistensi ini menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dicarikan penyelesaiannya
secara yuridis. Permasalahan mengenai inkonsistensi aturan hukum tersebut dikaji secara
yuridis normatif dalam cakupan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada kajian ini melalui studi
kepustakaan dan didukung data lapangan.Data yang diperoleh kemudiandianalisis secara yuridis
kualitatif.Kajian ini menemukan bahwa Mahkamah Syar’iyah sesungguhnya bukanlah dalam
kedudukan sebagai pengadilan khusus dan juga tidak berpijak pada dua lingkungan peradilan.
Secaraadministrasi umum maupun pengelolaan perkara Mahkamah Syar’iyah merupakan
Pengadilan Agama untuk wilayah Propinsi NAD yang kewenangannya diperluasdalam rangka
melaksanakan otonomi khusus bidang pelaksanaan syariat Islam.
