Controlling migration in the world’s largest archipelago brings various challenges to Indonesian
authorities which differ from other countries. Indonesia is known as the most favorite transit
country for people migrating to Australia, due to its strategic geographical location. Following the
fact, the decision of choosing the mechanism of criminal law to deal with irregular migration from
the start makes Indonesia vulnerable to crimmigration trend. The criminalization of immigrationrelated
conducts, the authorization of investigative power to the immigration officers, and the
implementation of the ‘selective policy’ in the first Immigration Law (Law No. 9/1992) justify
the underlying situation in Indonesia. This condition is even harsher when Indonesia joined the
fight against people smuggling since the new law regarding immigration (Law No. 6/2011) which
increases criminal sanctions for immigration-related offenses. Nonetheless, this punitive approach
stands as a symbolic strategy, which is barely enforced by the Indonesian authorities and it only
responds the problems with erroneous actions. By doing this, the Indonesian government has
shown its weaknesses and inabilities to control crime problems to an acceptable level.
Upaya pengendalian migrasi di negara kepulauan terbesar di dunia memberikan berbagai
tantangan bagi Indonesia yang berbeda dari negara-negara lain. Tantangan yang dihadapi
menjadi lebih rumit dengan dikenalnya Indonesia sebagai negara transit bagi orang-orang yang
bermigrasi ke Australia, karena letak geografisnya yang strategis. Ditambah dengan keputusan
memilih mekanisme hukum pidana untuk menangani migrasi non-reguler membuat Indonesia
rentan terhadap tren crimmigration. Kriminalisasi perilaku terkait imigrasi, otorisasi kekuasaan
investigasi oleh petugas imigrasi, dan pelaksanaan kebijakan selektif dalam UU Imigrasi pertama
(UU No. 9/1992) mendasari situasi yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini bahkan lebih keras
ketika Indonesia bergabung memerangi penyelundupan manusia sejak lahirnya Undang-Undang
baru tentang Imigrasi (UU No. 6/2011) yang meningkatkan sanksi pidana bagi pelanggaran
terkait imigrasi. Meskipun demikian, pendekatan hukuman ini merupakan strategi simbolik, yang
hampir tidak ditegakkan oleh pemerintah Indonesia dan tidak memiliki fungsi selain menanggapi
masalah dengan tindakan yang salah. Dengan melakukan hal demikian, pemerintah Indonesia
telah menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan masalah kejahatan
pada tingkat yang dapat diterima.
