Implementation of company registration shall be constrained because of differences in the
interpretation of the meaning of the provisions of Article 29 of Law No. 40 of 2007 on Limited
Liability Company, which determines that the registration of the company held by the Ministry
of Justice and Human Rights. The provisions of Article 29 is interpreted by many practitioners as
lex specialis of Act 3 of 1982 regarding Company Registration Requirement. The reality is not so.
Company registration remains to be done pursuant to Act 3 of 1982. There are no provisions that
override or cancel that Act 3 of 1982 to enforce Article 29 of Law No. 40 of 2007. Each law urgency
is equally important. Act 40 of 2007 for the purpose of publication, while Act 3 of 1982 is to find
out information about the company, either types of business activities, locations, shares and so
forth. Registration of the company is still to be done on both the ministry under the provisions of
law referred to.
Implementasi wajib daftar perusahaan menjadi terkendala dikarenakan adanya perbedaan
penafsiran dalam memaknai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa pendaftaran perusahaan dilaksanakan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 29 tersebut ditafsirkan oleh
banyk praktisi sebagai lex specialis dari Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan. Realitasnya adalah tidak demikian. Pendaftaran Perusahaan tetap harus dilakukan
berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1982. Tidak ada ketentuan yang mengesampingkan
atau membatalkan bahwa Undang-Undang No.3 tahun 1982 dengan berlakukan Pasal 29 Undang-
Undang No.40 tahun 2007. Masing-masing undang-undang dimaksud memiliki urgensi yang
sama pentingnya. Undang-Undang No.40 tahun 2007 untuk kepentingan publikasi, sedangkan
Undang-Undang No.3 tahun 1982 adalah untuk mengetahui informasi tentang perusahaan, baik
jenis kegiatan usaha, lokasi, saham dan lain sebagainya. Pendaftaran perusahaan adalah tetap
harus dilakukan dikedua kementerian berdasarkan ketentuan undang-undang yang dirujuk.
