Pusat komunitas adalah ruang publik bagi komunitas untuk melakukan aktivitas
sosial, berinteraksi, rekreasi, dan menyalurkan hobinya yang dalam beberapa kasus
dapat menanggulangi permasalahan sosial. Beberapa kajian membahas aspek fungsional
pusat komunitas dari segi pelayanan sosial karena manfaat fungsionalnya, tetapi
pembahasan mengenai pusat komunitas tidak dapat dilihat dari pelayanan sosial saja.
Tulisan ini melihat pusat komunitas, melalui studi kasus RPTRA Kenanga, Cideng,
Jakarta Pusat, memiliki aspek disfungsional yang menimbulkan eksklusivitas melalui
kontestasi memori kolektif antara Pemerintah dan Masyarakat. Dengan menggunakan
kerangka analisis yang mengacu pada konsep ruang publik dan memori kolektif, tulisan
ini melihat perubahan sebelum adanya pusat komunitas yang berupa kepemilikan privat
dan setelah adanya pusat komunitas yang membentuk memori kolektif baru berupa
kepemilikan publik. Dari studi kasus di RPTRA Kenanga, tulisan ini menunjukkan
bahwa pembentukan memori kolektif baru menyebabkan kontestasi memori kolektif
antara negara (pemerintah provinsi DKI Jakarta)dan masyarakat (warga sekitar RPTRA
Kenanga) yang kemudian menimbulkan eksklusivitas di ruang publik tersebut.
Community center is a public space for the community that has a function for social
activities, such as recreation and interaction, which in particular cases may diminish
social problems. This study want to examines community center as Public Space and its
memory collective to see the relevance of the theory and its significance to urban policy.
The method of this article is qualitative using case study of Children-Friendly Integrated
Public Space-Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga, Cideng,
Central Jakarta. This article argues there has been a dysfunctional aspect that results
in exclusiveness through collective memory contestation between the Government and
Local Community. The study find that other than the changes from private property to
public property, the establishment of RPTRA Kenanga creates new collective memory
that has resulted in collective memory contestation between the government of DKI
Jakarta and the local people, which led exclusivity in the public space.
