Perlindungan kesehatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni setiap upaya pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk mencapainya, pemerintah telah mengupayakan suatu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat UKBM. Salah satu bentuk UKBM untuk pekerja sektor informal adalah Pos Upaya Kesehatan Kerja Pos UKK. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pos UKK di wilayah kerja 6 puskesmas Kota Tangerang tahun 2016 mulai dari pembentukan organisasi, kegiatan pembinaan oleh puskesmas, hingga pemberian pelayanan kesehatan oleh kader. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mendorong aktifnya penyelenggaraan Pos UKK diperlukan membentuk kerjasama yang kuat dengan lintas sektor terkait, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penanggung jawab program Pos UKK serta kader, dan pengelolaan sumber keuangan.

---

Health protection and effort to improve public health has been regulated in Law Number 36 year 2009 on Health, that every effort should pay attention to the development of public health, and is the responsibility of both government and society. To achieve that, the government has sought an Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat UKBM. One form of UKBM for informal sector workers is Pos Upaya Kesehatan Kerja Pos UKK. This study focus on the implementation of Pos UKK in the workplace of 6 Health Centers Tangerang City in 2016, ranging from the establishment of the organization, develompment activities, to the provision of occupational health services by the cadres.the results of this study suggest that to encourage active implementation of Pos UKK needed to form strong alliances with across relevant sectors, increase skills and knowledge of the person incharge and cadres of Pos UKK, and management of financial resources.