ABSTRAKLalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukung
pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari memajukan
kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaannya permasalahan lalu lintas masih
sering terjadi, salah satunya kemacetan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa permasalahan lalu lintas dapat
diselesaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang terdiri dari
beberapa kegiatan, salah satunya pengaturan. Pengaturan tersebut merupakan
aspek penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi
masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini dibahas mengenai
dua poin penting, yaitu pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dan
hubungan antar tingkat dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini penulis
mengambil contoh pelaksanaan manajemen dan rekayasa di DKI Jakarta dan
Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis
normative dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam
pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dan hubungan antar tingkat
pemerintahan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
ABSTRACTTraffic has a strategic role in supporting the national development and integration
as part of the efforts to improve the public welfare. However, traffic problems still
frequently occur, and one of it is congestion. Law Number 22 Year 2009
concerning Road Traffic and Transportation set that the traffic problems can be
resolved by traffic management and engineering, which covers several activities,
such as arrangement. The arrangement which contain the determination on the
policy on road, is important to ensure legal certainty and legal protection for the
public. Regarding to the matters, this research discusses about two main points,
which are the state administration law function and the relationship between levels
of government. In this research, the author take the example of the
implementation of traffic management and engineering in Jakarta and Puncak area
of Bogor Regency. This research form method is normative. This research also
use literature research method. From this research, it can be concluded that there
are still many problems regarding to the state administration law function and the
relationship between levels of government in the implementation of traffic
management and engineering.
S66324-Mutiara Zahroh.pdf :: Unduh