Skripsi ini membahas mengenai peredaran vaksin palsu yang terjadi pada tahun 2016 di rumah sakit swasta di wilayah Jabodetabek dan pertanggungjawaban hukum di rumah sakit terkait peredaran vaksin palsu. Peredaran vaksin palsu itu sendiri telah terjadi selama lebih kurang 13 tahun di Indonesia yang menunjukkan kurangnya atau bahkan tidak adanya pengaturan dan/atau penegakkan hukum yang dapat mengatasi permasalahan mengenai peredaran vaksin palsu di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai prosedur peredaran vaksin di Indonesia dan juga pertanggungjawaban hukum rumah sakit terkait peredaran vaksin palsu di rumah sakit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai prosedur peredaran vaksin di Indonesia dan juga mengenai pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada rumah sakit adalah tergantung daripada persoalan atau kasus yang terjadi. Dalam hal ini rumah sakit dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum perdata maupun pertanggungjawaban hukum pidana. Bahkan terhadap rumah sakit dapat dikenakan ketiga jenis pertanggungjawaban hukum tersebut secara berbarengan.

---

This thesis discusses about the distribution of fake vaccines at private hospitals in the Jabodetabek region on 2016 and the liability of hospitals with regards to the distribution of fake vaccines. The distribution of fake vaccines has been going for approximately 13 years in Indonesia which shows lack or even absence of regulation and or law enforcement to solve this problems regarding to the fake vaccine rsquo s distribution in Indonesia. In conducting this thesis, the writer uses juridical normative research methods. Based on the background, the issues in this thesis are the procedure of vaccines rsquo distribution in Indonesia and also the liability of hospital with regards to the distribution of fake vaccines. The conclusions are the absence of legislation that regulates comprehensively about the procedure of fake vaccines rsquo distribution in Indonesia and the liability of hospital depends on the cases or the issues. In this case, the hospital can be imposed by the administrative, civil or criminal legal liability, even the hospital can be imposed by these three types of legal liability simultaneously depends on the cases or the issues.