Penelitian ini membahas implementasi pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah di Kota Bukitinggi dan upaya yang dilakukan DPKAD Kota Bukittinggi untuk mengatasi permasalahan terkait pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB. Pokok permasalahan adalah penerimaan BPHTB di Kota Bukittinggi sempat mengalami penurunan saat baru dikelola oleh pemerintah daerah dibanding saat dikelola pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan penerimaan BPHTB karena masih adanya transaksi yang harganya dibawah harga pasar, dimana masyarakat menjadikan NJOP PBB sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan Zona Nilai Tanah.

---

This study discusses the implementation of BPHTB As local tax collection in the city of Bukittinggi and efforts made by DPKAD Bukittinggi to solving problems related to the collection of BPHTB in order to improve BPHTB income. The main problem is BPHTB Bukittinggi had decrease when managed by local government than when managed by central government. This study used a qualitative approach.

The results showed that the decrease of BPHTB because there are still any of transaction price is below the market price, which the people make NJOP PBB as BPHTB tax base. Bukittinggi City government make decision to overcome the problems by setting Land Values Zone.