ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturanperundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan PHIBandung No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG dan Putusan Kasasi No. 802K/Pdt.Sus/2010. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh yang digunakansebagai sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawarmenawar (collective bargaining power) mereka dalam upaya menekan pengusahaagar memenuhi tuntutan-tuntutan pekerja/buruh. Mogok kerja juga digunakanuntuk menyeimbangkan posisi tawar menawar (bargain position) pekerja/buruhyang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Dengan demikian, mogok kerja dapatdipandang sebagai ajang pekerja/buruh untuk adu kekuatan dengan pengusahaagar tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi. Mogok kerja diatur dalam peraturanperundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. Akantetapi, pada pelaksanaannya, mogok kerja tidak selalu sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku sehingga kerap menimbulkan perselisihanPHK yang merugikan pekerja/buruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studipustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PHK dengan kualifikasi mangkirsebagai akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah, hanya dapat dilakukanapabila pengusaha telah memanggil pekerja/buruh secara patut dan tertulis, untukkembali bekerja, sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

---

ABSTRACT
The focus of this following thesis is discussing about the arrangements legislationof strike and its implementation based on Case of Bandung Employment CourtDecision No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG and Cassation Court Desicion No. 802K/Pdt.Sus/2010. Strike is a fundamental right of workers/labors that is used forgathering the strength to improve collective bargaining power of workers/laborsas the effort to suppress their employers to meet the demands of theworkers/labors. The strike is also used for balancing the bargain position ofworkers/labors which are relatively weaker than their employers. Thus, the strikecan be viewed as a phase for workers/labors to contest the bargaining powertowards employers so their demands will be fulfilled. The strike is regulated in thelegislation to be implemented legally, orderly, and peacefully. However, inpractice, strikes are not always in accordance with the legislation and led totermination of employment disputes that detrimental to workers/labors. Thisresearch is a juridical-normative research with qualitative approach and collectingdata through documentary study. The result of this study is termination ofemployment which is based on the absence of the workers/labors as the legalconsequences of illegitimate strike it can only be done if the employer had calledworkers/labors properly and written, to return to work, for 2 (two) times within 7(seven) working days.