Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan suatu saat akan menjadi Sokoguru Perekonomian Nasional. Dari sekian banyak Koperasi di Indonesia, tidak sedikit yang harus dibubarkan ataupun dipailitkan karena alasan-alasan tertentu. Skripsi ini membahas mengenai Kepailitan Badan Hukum Koperasi yang dilakukan oleh Anggota Koperasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Anggota Koperasi sebelum mengajukan Kepailitan atas Badan Hukum Koperasi, sebaiknya menggunakan Hak nya sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menyuarakan pendapatnya hingga membuat Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi agar dapat memenuhi Asas Kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi, serta menyatakan bahwa Modal Penyertaan tidak dapat dikategorikan sebagai Utang sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Cooperative is a people rsquo s economic movement which is expected to be a pillar of National Economy. Among many Cooperatives in Indonesia, there is little to be disbanded or bankrupted because of certain reasons. This thesis discusses about Cooperative Legal Entities Bankruptcy that conducted by the member of the Cooperative by analyzing the Semarang Commercial Court rsquo s Decision Number 7 Pailit 2013.Pn.Niaga.Smg. This research is a qualitative study in the form of normative judicial. Result of this research is stated that before the Members of Cooperative proposed bankruptcy against the Cooperative Legal Entity, the Member should have used their privileges according to what is stipulated in Law No. 25 of 1992 to express their opinion and to make the Member Meeting in order to disbanded the Cooperative to satisfy the Kinship Principles which is embraced by the Cooperative. As well stated in this thesis that Capital Participation could not be considered as a debt as defined by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in accordance with the Provision of Law No. 25 of 1992 about Cooperative.