ABSTRAK
Hak kekayaan intelektual HKI adalah salah satu aset terbesar yang sebenarnya dimiliki oleh banyak perusahaan rintisan startup , yang kini juga kebanyakan berbentuk Perseroan Terbatas PT dikarenakan bentuknya yang dianggap sebagai bentuk badan usaha badan hukum yang paling aman untuk menjalankan usaha. Saat Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bekraf mengutarakan niatnya untuk mendorong agar kemudian HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan pinjaman yang aman bagi para pemilik perusahaan rintisan tersebut, Penulis merasa perlu untuk kemudian dikaji terlebih dahulu beberapa aspek dari segi koridor hukumnya untuk dapat mengukur apakah secara hukum program demikian sebenarnya saat ini sudah dapat dilakukan, baik itu dari segi posisi HKI sebagai aset dalam suatu PT hingga ke pengaturan mengenai masalah valuasinya, mengingat valuasi adalah suatu komponen yang begitu penting jika kita kemudian membicarakan mengenai masalah objek jaminan. Penelitian dalam dalam skripsi ini sifatnya adalah adalah yuridis normatif dengan menggunakna pendekatan kualitatif hingga menghasilkan suatu data yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian penulis kemudian menemukan bahwa pada dasarnya saat ini beberapa peraturan mengenai HKI di Indonesia sebenarnya sudah menunjang untuk dilakukannya penjaminan meskipun masih terbatas hanya untuk beberapa HKI saja. Ditambah dari segi pengaturan mengenai PT pun secara tersirat mengakui bahwa obyek seperti HKI dapat disertakan sebagai permodalan. Namun permasalahannya adalah ketika saat ini di Indonesia belum ada pedoman valuasi yang secara normatif dapat digunakan untuk menilai suatu obyek HKI. Penulis juga menemukan bahwa sebenarnya terdapat suatu pengaturan mengenai valuasi di Indonesia untuk suatu bidang tertentu yang sebenarnya dapat diterapkan secara universal untuk penilaian obyek lainnya, termasuk HKI.

---

ABSTRACT
Intellectual property rights IPR is one of the greatest assets that was actually owned by a startup, which now mostly operating in the form of Limited Liability Company LLC in Indonesia due to its benefits which is considered as the safest legal entitiy to run business within Indonesia rsquo s territory. When the Creative Economy Body of the Republic of Indonesia Bekraf expressed its intention to push IPR to be an object that could be served as a collateral for startup owners, the Author felt the need to review in advance some aspects within the law corridor to be able to measure whether such program could already be implemented, noth in terms of IPR position within the capitals of a LLC until the regulation regarding the valuation methods to value an object like IPR, given that the valuation is an essential component in relation with the issuance of collateral object. Hasil in this thesis is a normative juridical research that as done through qualitative approach to produce an analytical descriptive data. The Author found out that several current regulations regarding IPR in Indonesia has actually acknowledge that some of the IPRs could be collateralized although it is still limited only to a few parts of the IPR. Plus, in terms of regulations regarding LLC also implying that objects like IPR could also be included as a capital to be reckoned with. But the problem is there is no normative valuation guideline that could be used to assess objects like IPR. The Author also found out that that in fact, there rsquo s a regulation that regarding valuation in Indonesia for a particular field that was theoritically could be applied universallyto assess other objects, including IPR.