ABSTRAK
Desentralisasi yang menjadi tonggak awal era reformasi membuka gerbang korupsi bagi kota/kabupaten di Indonesia. Melalui desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal dan ekonomi, korupsi tumbuh subur di negeri ini. Desentralisasi politik mengakibatkan pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh pusat menjadi kepala daerah yang di pilih oleh DPRD serta di periode berikutnya dipilih langsung oleh rakyat dengan syarat dukungan minimal kursi 15 dan 20 DPRD. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD secara signifikan memberikan dampak pengurangan jumlah kerugian negara akibat korupsi dan pengurangan perkara korupsi. Akan tetapi pada era pilkada langsung terjadi peningkatan korupsi di tahun pilkada serta besarnya DPRD yang mendukung kepala daerah turut serta meningkatkan korupsi. Desentralisasi fiskal dan ekonomi yang mengakibatkan APBD semakin besar juga secara signifikan mempengaruhi peningkatan korupsi. Berdasarkan penelitian ini maka ide untuk kembali kepada pilkada langsung maupun menaikan jumlah syarat minimum dukungan DPRD terhadap kepala daerah harus dipertimbangkan kembali. Selain itu APBD juga harus diawasi agar tidak dikorupsi terutama pada tahun terjadinya pilkada.

---

ABSTRACT
Decentralization is a milestone in the beginning of the reform era has opened the gates of corruption for the city regency in Indonesia. Through the decentralization of political and decentralization of economic and fiscal, corruption thrives in the city district. Political decentralization results in the local elections that was originally selected by the center being the head of which is chosen by the parliament as well as in subsequent periods chosen directly by the people with the requirement of minimum support seat 15 and 20 of Parliament. System of direct local elections compared to the local elections by Parliament significantly impact the amount of reduction in state losses due to corruption and a reduction in corruption cases. But in the era of direct elections increased corruption in the election year and the amount of legislators who support the head of the region participated increase corruption. Economic and fiscal decentralization resulted in greater budget APBD also significantly affect the increase in corruption. Based on this research, the idea of returning to the direct election and increased the number of minimum requirements to the head area of support Parliament should be reconsidered. Besides the budget must also be supervised to ensure that no corruption, especially in the year of election.