ABSTRAK
Kepemilikan asing bank dalam Industri Perbankan Indonesia diperbolehkan mencapai 99 dari seluruh saham yang diterbitkan oleh bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut didasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun, hal tersebut telah menjadi subyek diskusi oleh pemerintah, dikarenakan persentase tersebut akan diturunkan dan pemerintah akan menentukan jumlah persentase yang baru yang akan menyesuaikan dengan kepentingan para pemegan kepetingan. Metode penelitian yang digunakan demi menulis skripsi ini adalah penilitian normative dengan menggunakan data sekunder seperti penilitian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, buku, dan interview. Pada akhirnya kepemilikan asing bank diatur oleh hukum internasional dan juga hukum domestik. Dari segi international, asing diperbolehkan memiliki sampai dengan 49 saham bank umum, hal ini didasarkan Indonesia Schedule of Specific Commitments, namun berdasarkan peraturan perundang-undang Indonesia, diperbolehkan hingga 99 . Dengan adanya perbedaan, maka dari itu Indonesia memiliki keluangan untuk mengatur persentase yang sesuai. Dengan hal tersebut, di waktu yang akan mendatang, pemerintah harus melakukan grandfathering investor asing yang sudah ada sebelum adanya revisi dan pemerintah harus menyatakan kembali bahwa regime baru tidak berlaku surut.

---

ABSTRACT

The current situation under the Indonesian Banking Industry with regards to foreign ownership is that under Government Regulation No. 29 Year 1999 concerning the Purchase of Indonesian Commercial Bank Shares, a foreign can own either directly or through a stock exchange 99 of an Indonesian Commercial Bank. However this has been brought up for a discussion given that the government would like to reduce such percentage, and finding a suitable yet arbitrary number to accommodate the relevant stakeholders will be the crux of this paper. This method of research will be done through a normative research utilizing the uses of secondary data such as the study of prevailing laws, books, and interviews. The paper will end stipulating that the governance of foreign ownership has been governed both internationally and domestically. Internationally, the foreigners are allowed to own 49 based on the Indonesia Schedule Specific of Commitments, but in domestically Indonesia allows 99 . It is within that Indonesia, in its future, has a regulatory flexibility to set the percentage. Thus it is recommended that the government grandfather rsquo s the existing investors and reiterate that any future revisions shall not apply retroactively.