ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Paket Kebijakan Ekonomi XII yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemudahan melakukan usaha di Indonesia. Peningkatan kemudahan melakukan usaha dalam hal ini diukur melalui peringkat dalam indeks Ease of Doing Business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Selain itu, untuk melihat kegunaan dan keberhasilan Paket Kebijakan Ekonomi XII, dilakukan perbandingan hukum terkait prosedur pendirian perseroan terbatas serta insentif yang diberikan Pemerintah kepada penanam modal dengan negara Singapura dan Jerman yang merupakan negara-negara dengan sistem hukum dan level perkembangan yang berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi XII berhasil meningkatkan kemudahan melakukan usaha di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya kenaikan peringkat Indonesia dalam indeks Ease of Doing Business, namun apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jerman sebagai negara-negara dengan tingkat kemudahan usaha yang lebih baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki Indonesia terutama dalam hal kompleksitas prosedur pendirian perseroan terbatas.

---

ABSTRACT This thesis is made to show the enforcability of Indonesia 39 s 12th Economic Policy Package issued by the goverment in order to improve the ease of doing business in Indonesia. In this case, the Ease of Doing Business Index made by World Bank is used as one of the benchmarks to measure Indonesia 39 s ease of doing business level. Moreover, to see the usefulness and the success of the 12th Economic Policy Package, a law comparison is done in this research regading the procedure of establishing a limited liability company and the incentives provided by the government for investors between Indonesia, Singapore, and Germany. These countries were chosen as the subjects of comparison due to the difference in legal system as well as levels of development. The entire process of research is conducted through a qualitative normative juridical method. This study shows that Indonesia 39 s 12th Economic Policy Package has managed to improve the ease of doing business in Indonesia as proven by the increase in Indonesia 39 s rangking in the Ease of Doing Business Index. However, when compared with Singapore and Germany as countries with better ranks in ease of doing business, there are some things that can and should be improved by Indonesia, especially in regards to its complexity in the procedures of establishing a limited liability company.