ABSTRAK
Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2010 sampai tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia tidak sedikit. Salah satu faktor dari tingginya jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia adalah masalah keanggotaan, yaitu berkaitan dengan komitmen anggota-anggota koperasi yang tidak berlangsung lama hingga akhirnya meninggalkan koperasi menjadi koperasi tidak aktif. Di sisi lain, peraturan mengenai syarat pembentukan Koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan sekurang-kurangnya dua puluh 20 orang untuk mendirikan koperasi. Dibandingkan dengan badan usaha lain jumlah sebagai syarat pendirian koperasi adalah jumlah yang terbanyak. Hal tersebut nyatanya turut meningkatkan resiko masuknya calon anggota koperasi yang tidak memiliki tujuan yang sama dengan anggota-anggota koperasi, yaitu untuk mensejahterakan hidupnya. Maka dari itu, skripsi ini disusun dengan metode yuridis normatif untuk menekankan bahwa dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas tentang anggota seperti apa yang seharusnya masuk kedalam sebuah koperasi. Dalam undang-undang yang mengatur tentang koperasi, perlu dijelaskan lebih lanjut terkait prinsip dan asas yang khusus membahas keanggotaan koperasi. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menekan jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia, seperti diadakannya Pra-Koperasi dan Pengendalian Intern Koperasi.

---

ABSTRACT Quantitative data from 2010 to 2015, which has been released by The Ministry of Cooperative and Small Medium Enterprises shows that the number of inactive cooperatives in Indonesia needs some solutions. One of the problems is cooperative member, whose commitment only last for a short period of time, and finished with them leaving the cooperation inactive. On the other hand, Act No. 25 Year 1992 stated that the minimum quantity to establish cooperative is twenty members. Compared to other business entity, this quantity is pretty much higher and put cooperative in a risk of having a lot of members who don rsquo t share the same goals, which is prosperity. Therefore, this thesis was made from juridical normative method. This thesis wants to emphasize that Indonesia critically needs a new regulations to make a clearer definitions and requirements about cooperative members. The regulations should have a separate article in relation to the principle of cooperative membership. Furthermore, Pre Cooperatives and Internal Control are needed to minimize the number of inactive cooperatives in Indonesia.