Di tingkat universitas, wadah partisipasi mahasiswa dalam bidang pertahanan keamanan dan olah keprajuritan adalah Resimen Mahasiswa Menwa . Pasca diberlakukannya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 sebagai dasar hukum, pengembangan potensi Menwa menjadi kurang maksimal. Di bawah SKB Tiga Menteri Tahun 2000, kewenangan pembinaan Menwa direduksi dari pembinaan sebelumnya di bawah tiga Kementerian secara langsung menjadi dikembalikan ke univesitas-universitas masing-masing. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan status dan fungsi kelembagaan Menwa Indonesia pasca berlakunya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 serta menganalisis status pembiayaan pembinaan Menwa dari sisi teori hukum administrasi negara dan keuangan negara. Analisis skripsi dibuat dengan metode yuridis normatif. Pasca berlakunya SKB Tiga Menteri, status Resimen Mahasiswa adalah 1 UKM sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara mahasiswa di bawah pembiayaan dan pembinaan universitas masing-masing, 2 Dalam fungsinya bidang pertahanan negara, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 juncto Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia 2015-2019, status Menwa adalah Komponen Pendukung Komduk dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi, 3 Dari segi fungsi perlindungan masyarakat, status Menwa sebagai wadah partisipasi mahasiswa dalam hal tanggap bencana dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi dan APBD.

---

At university level, there is a student organization named rdquo Resimen Mahasiswa rdquo Menwa for sake of students rsquo participation in national defense and security. Post enactment of Indonesian Joint Decree of Three Ministries Year 2000 as Menwa rsquo s legal basis, the potential developing Menwa has been lesser and the guidance has been reduced from previously under three Ministries into under each universities rsquo guidance. The purpose of this study is to describe status and functions of Menwa after enactment of that Ministerial Decree Year 2000 and to analyze status of financing Menwa with theories of administrative law and public finance. Thesis has been done with method of judicial normative. In the analysis, post enactment of SKB three Ministers, author finds 1 Menwa as a university student rsquo s organization with function of developing students rsquo nationalism under guidance and financial scheme of each respective universities, 2 In its function for national defense, based on Indonesia Law No. 3 of 2002 juncto Indonesia Defence Policy year 2015 2019, Menwa has status as part of rsquo Komponen Pendukung rsquo which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Defence through APBN deconcentration fund , 3 For function of public protection, Menwa participates in helping disaster emergency response which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Home Affairs through APBN deconcentration fund and APBD.