ABSTRAKUsaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM di Indonesia mencakup lebih dari 90 persen unit usaha. Dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 56 persen, UMKM masih menghadapi permasalahan, terutama masalah akses terhadap pembiayaan perbankan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat KUR sebagai cara untuk meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja penyaluran KUR serta mengukur dampak KUR terhadap tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin dan pertumbuhan PDRB Harga Konstan tahun 2000 pada masing-masing provinsi di Indonesia pada periode tahun 2008 ndash; 2013. Jumlah penyaluran KUR selama periode penelitian sebesar Rp138,5 triliun dengan jumlah UMKM penerima fasilitas KUR sebanyak 14,3 juta unit UMKM. Rata-rata rasio Non Performing Loan NPL KUR selama periode penelitian yaitu 2,88 persen. Dari hasil uji regresi data panel menggunakan estimasi efek tetap fixed effect , diperoleh hasil bahwa KUR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin provinsi dan pertumbuhan PDRB. Dengan hasil ini, Program KUR belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Untuk dapat mendukung perkembangan UMKM, Pemerintah harus dapat mengefisienkan keberlangsungan Program KUR dengan tetap memperhatikan tujuan dan prioritas program. Dalam jangka panjang, permasalahan assymetric information dapat diatasi dengan pembentukan lembaga pemeringkat kredit UMKM untuk mengurangi biaya perolehan informasi perbankan terhadap profil usaha UMKM yang akan dibiayai.
ABSTRACTSmall and Medium Enterprises, SMEs, covers more than 90 percent of all business units in Indonesia. Contributing about 56 percent to GDP, SMEs are still facing problems regarding their development, specially access to banking finance. Indonesia government has launched KUR program as a tool to increase SMEs rsquo access to finance. This research aims to evaluate the KUR performance and to measure its impacts on level of unemployment, percentage of poverty and the growth of GDRP constant price year 2000 on each of 33 provinces in 2008 ndash 2013. The total disbursment of KUR during the research periode exceeds IDR138,5 trillion with total of SMEs accepting KUR as much as 14,3 million units. The average NPL ratio of KUR during the period is 2.88 percent. Using fixed effect estimation of panel data regression, we found that there is a insignificant effect of KUR to the level of unemployment, percentage of poverty and GDRP growth. These results show that KUR is not considered to be the suitable tool to promote SMEs development. In other words, government should be able to better evaluate KUR in order to make it more effective while still prioritize its objectives. In long term, assymmetric information can be mitigated by the establishment of SMEs rating institution to lesser the cost in information gathering of SMEs credit worthiness.