Sejak ditetapkannya putusan MK yang membatalkan beberapa pasal di UU Migas No. 22 Tahun 2001, struktur pengaturan kebijakan migas terlihat ambigu dan menyebabkan stabilitas ekonomi nasional terganggu. Keberpihakkan pemerintah masih relatif lemah dalam upaya peningkatan kemampuan nasional di bidang Migas. Bagaimana pemenuhan kebutuhan publik di Indonesia dapat berlangsung efektif dan pengadaan cadangan Migas di Indonesia. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi kembali dan diadaptasikan, apakah sudah cocok dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Fokus dari penelitian ini adalah menggangkat permasalahan Migas di dalam UU No. 22 Tahun 2001 dari sektor industri Migas yang berkaitan dengan struktur kelembagaan Migas dan bagaimana bentuk pengembangan Industri Migas kedepannya dapat lebih baik dan berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan diperlukannya perbaikkan dari kebijakan Migas Indonesia berangkat perbaikkan dari yudicial review hingga pemberdayaan Migas, baik secara kontrol pengelolaan cadangan migas sehingga Indonesia kedepannya dapat melakukan kegiatan ekplorasi secara efisiensi dan efektif dan sesuai dengan ideologi UUD 1945, perbaikkan atas kelembagaan di Industri Migas dengan keberpihakkan pemerintah yang jauh lebih besar dalam kegiatan hulu migas. Kelembagaan dalam pengembangan industri Migas dikatakan dalam kepemilikan sumber daya Migas tetap menjadi milik negara dan industri hulu Migas dapat menyaring para pelaku bisnis dalam melakukan pengolahan migas. Maka diperlukan peran negara melalu kebijakan untuk mengatur sehingga tercipta keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas, ketahanan energi, kontribusi makro dalam perekonomian nasional, Lalu diperlukannya suatu kebijakan yang mengembangankan daya saing industri migas nasional dengan menggunakan suatu metode ndash; metode pengelolaan dan penerapan kegiatan dan struktur industri migas yang efektif dan efisien. Kata kunci : analisa kebijakan publik, neoliberalisme, New Institutional Economics / Kelembagaan, Daya Saing

---

Since the adoption of the Constitutional Court 39 s decision to cancel several articles in the Oil and Gas Law No. 22 In 2001, the structure of the oil and gas policy setting looks ambiguous and lead to national economic stability interrupted. government part is still relatively weak in improving national capabilities in the field of oil and gas. How to meet the needs of the public in Indonesia can be both effective and procurement of oil and gas reserves in Indonesia. Existing policies need to be re evaluated and adapted, if it matches the current state of Indonesia. The focus of this research is about problems in the Oil and Gas Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas industry sectors associated with the institutional structure of oil and gas and how to shape the future development of oil and gas industry can be better and more sustainable.This study uses a qualitative method. Results from the study indicate the need for any improvement of oil and gas policies Indonesia departing the revision of judicial review to the empowerment of oil and gas, both management control oil and gas reserves that Indonesia in the future be able to carry out exploration activities in the efficiency and effectively and in accordance with the ideology of the 1945 Constitution, any improvement on institutional in Oil and Gas Industry with government part which far greater in the upstream oil and gas activities. Institutional development of oil and gas industry is said to be in the ownership of oil and gas resources remain the property of the state and the upstream oil and gas industry can filter businesses in conducting oil and gas processing. It is necessary role of the state through policies to regulate so as to create a balance between commercial objectives, sustainability, energy security, macro share in the national economy, then the need for a policy that develop competitiveness of the oil and gas industry nationwide by using a method a method of managing and implementing the activities and structure of the industry oil and gas effectively and efficiently. Key words public policy analysis implementation, neoliberalism, New Institutional Economics, Competitiveness.