Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan lelang adalah tentang kepastian hukum bagi pembeli lelang atas objek lelang yang telah dimenangkannya untuk melakukan balik nama kepemilikan. Dalam kasus ini, ternyata unsur kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh pembeli lelang tidak begitu saja diperoleh secara langsung dengan diterbitkannya risalah lelang. Dari uraian diatas, penyusunan tesis ini memfokuskan bagaimana kekuatan hukum terkandung dalam risalah lelang yang dimiliki oleh Pemenang Lelang untuk memiliki objek lelang dan Bagaimanakah penyelesaian agar risalah lelang tetap pada hakikatnya sebagai akta otentik untuk dapat Balik Nama Objek Lelang bagi Pemenang Lelang. Penulis dalam melakukan penulisan tesis ini menggunakan tipologi penelitian preskriptif metode penelitian yuridis normatif, adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Penulisan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan berupa Peraturan Perundang-Undangan, literatur dan bahan lain yang terkait serta wawancara.Dari hasil penelitian, ditemukan adanya perbedaan antara lembaga pemerintahan yang terkait yakni antara KPKNL, Kantor Pertanahan dan Pengadilan. Adanya risalah lelang dari hasil pelaksanaan lelang yang dikeluarkan KPKNL tetapi oleh Kantor Pertanahan ditolak untuk proses balik nama dengan alasan adanya gugatan di Pengadilan, tetapi tidak adanya penyitaan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan. Objek lelang yang telah dibeli tersebut seharusnya sertifikatnya bisa langsung dibalik nama atas nama pembeli lelang tersebut dengan dasar Risalah Lelang.

---

The problem that frequently occurs in the implementation of an auction is about the legal certainty that should be owned by the Preferred Bidder on the auction rsquo s object regarding the title transfer.In this case, it turns out that the element of legal certainty that should be owned by the Preferred Bidder can not simply be obtained directly by the publication of the Minutes Of The Auction. From the description above, this thesis will focus on how the force of law contained in the Minutes Of The Auction. In this thesis, the Author is using the typology of research prescriptive of juridical normative which is a research method to approach from the point of view of the laws and its implementation of the valid regulation in the community. The writing is done in three stages which is the literature research using the secondary data in the form of Regulations, literature and other related materials. As well as using the interviewing methods for obtaining primary data and then analyzed by juridical qualitative. From the research, it was found that there are disconnections between related government agencies, which are between KPKNL, the Land Office and the Court. The Minutes Of The Auction issued by the KPKNL, but Land Office declined for the title transfer due to the reasons of the lawsuit in court, whereas by the absence of foreclosure carried out by the Court of the auction rsquo s Object that has been purchased can be immediately transfered the title on behalf of Preferred Bidder in the auction on the basis of the Minutes of the Auction, for Minutes of the Auction is the basic to transfer rights from the auction seller to the auction rsquo s buyer and since that time the auction buyer who has been designated as the Preferred Bidder may automatically obtain the absolute legal protection. Thus, the Minutes Of The Auction as the form of the principle of legal certainty in Indonesia.