ABSTRAK
Seorang notaris diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai PPAT oleh karena ada masyarakat yang kurang mengerti perbedaan masing-masing jabatan tersebut, mengakibatkan adanya pelaporan tentang kesalahan PPAT yang diadukan kepada Majelis Pengawas Notaris MPN . Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya selaku PPAT dan bagaimana wewenang Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris yang melaksanakan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam kasus: Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/ XI/2014. Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis-normatif, tipologi deskriptis analitis, menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan dan berbentuk deduktif. Kesimpulan dari tesis ini ialah Meskipun jabatan notaris maupun jabatan PPAT dapat dimiliki oleh satu orang akan tetapi masing-masing jabatan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap jabatan tersebut. Terhadap notaris yang melaksanakan jabatannya selaku Pejabat PPAT Majelis Pengawas Notaris hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notarisnya saja, walaupun orang tersebut memiliki dua jabatan sebagai notaris dan PPAT yaitu terkait etika dan prilaku notaris. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini ialah perlu adanya kordinasi yang lebih terorganisir antara Majelis Pengawas Notaris dan Badan Pertanahan Nasional selaku pengawas masing-masing jabatan tersebut dan putusan Majelis Pengawas Notaris hendaklah dibuat lebih mendietail. sehingga masyarakat memperoleh pengertian yang terkait wewenang MPN.

---

ABSTRACT
A notary allowed to and office as PPAT because there are people who less understand the difference each with it, resulting in the reporting what error ppat who with to the tribunal supervisory notary MPN .Problems in the this is how the responsibility of the notary in run his position as ppat and how the powers of the assembly supervisory notary to of the notary who carry out his position as officials certificate maker the ground PPAT in the case of the award of the tribunal examiner areas notary number 07 PTS Mj.PWN.Prov. DKI.Jakarta XI 2014.The thesis it was an research result with the methods yuridis normatif, typologies deskriptis analytical, use secondary data, through study literature and shaped deductive. The conclusion of the this is although office notary and office ppat can develop by one person but each such office responsible singly to the post had. Against the notary who carry out his position as PPAT the tribunal supervisory notary only provide guidance and oversight of office notarisnya just, although the person having two positions as a notary and ppat is that related to ethics and unmannerly notary .Advice that can be given in this research is need of the coordinates more organized between the tribunal supervisory notary and national land agency as supervisory each the post had and the award of the tribunal supervisory notary let made more mendietail. So that the community gaining insight related authority MPN.