Perusahaan penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 'UU 1/1967' tetap dibebani dengan kewajiban divestasi saham, walaupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 'UU 25/2007' telah mencabut UU 1/1967 dan tidak mengatur mengenai divestasi saham. Salah satunya adalah PT X sebagai perusahaan penanaman modal asing yang berdiri pada tahun 1987 dan bergerak di bidang usaha industri bahan kimia khusus untuk kertas dan perdagangan besar minyak pelumas. PT X memiliki kewajiban divestasi saham yang telah jatuh tempo dan tidak dapat mengajukan izin usaha di BKPM hingga kewajiban divestasi saham dilakukan. Tesis ini membahas mengenai dasar hukum PT X tetap harus melaksanakan kewajiban divestasi saham walaupun UU 25/2007 sudah tidak mengatur mengenai divestasi saham, pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X serta peranan notaris dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peraturan pelaksanaan dari UU 1/1967 tetap berlaku berdasarkan teori pencabutan peraturan perundang-undangan dan teori ketentuan peralihan, pelaksanaan kewajiban divestasi saham PT X telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh BKPM serta peranan notaris dalam hal ini adalah melakukan waarmerking atas keputusan sirkuler, membuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan pemegang saham PT X. Sebaiknya ketentuan divestasi saham juga diatur dalam UU 25/2007 dan dilakukan pemberitahuan oleh BKPM kepada perusahaan penanaman modal asing minimal 6 enam bulan sebelum jangka waktu kewajiban divestasi saham berakhir.

---

Any foreign investment company established under the Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment ldquo Law 1 1967 rdquo still has obligation to divest its shares, even though the Law Number 25 of 2007 ldquo Law 25 2007 rdquo concerning Investment has revoked the Law 1 1967 and does not longer regulate a divestment. PT X as a foreign investment company was established in 1987 and engages in industry of specialty chemicals for paper and large scale trading of lubricants oil. PT X has lapsed obligation to divest its shares therefore it cannot apply its business license in BKPM until it fulfills the obligation.

This thesis discusses the legal basis for PT X to implement the obligation to divest its shares although the Law 25 2007 does not regulate concerning divestment, the implementation of obligation to divest its shares in PT X as well as the role of the notary in this matter. This study uses normative juridical.

Based on the research results, the implementation regulations of Law 1 1967 remain in force based on the theory of revocation of legislation and theory of transitional provisions, implementation of the obligation to divest its shares in PT X has been conducted in accordance with the procedures and conditions set by BKPM and the role of the notary in this case was registering waarmerking a circular resolution, preparing a deed of statement of shareholders resolution and notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the changes of the shareholders of PT X. Provision of divestment should also be stipulated in the Law 25 2007 and BKPM should notice to any investment foreign companies at least 6 six months before the term of the obligation to divest its shares lapsed.