Kajian tentang Good University Governance GUG relatif baru dan belum konklusif. Bahkan dalam kerangka kontinjensi belum ada penelitian tentang pengaruh antara GUG dan kinerja dengan menempatkan variabel-variabel konteks yang umum di sektor privat seperti akuntansi manajemen, teknik manajemen dan strategi bisnis sebagai mediasinya dalam satu model fit. Teori kontinjensi menyebutkan bahwa konteks yang berbeda akan menghasilkan kinerja yang berbeda. Penelitian atas 231 Program Studi Akuntansi di Indonesia ini dengan menggunakan Struktural Equation Model dan pendekatan mediasi fit membuktikan adanya peran konteks tersebut. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hubungan GUG dan kinerja dipengaruhi oleh penerapan akuntansi manajemen, penerapan teknik manajemen dan pilihan prioritas strategi sebagai mediasi fit. Terjadi keragaman pengaruh GUG terhadap kinerja beserta mediasinya baik dari signifikansi, besaran, maupun arah hubungan yang ditentukan oleh konteks: PTN, PTS, dan PTS berakreditasi A dan B secara khusus dan sektor publik secara umum.
Studies on Good University Governance GUG is relatifely new and has not been conclusive. However, within the contigency framework has been no research on the effects of GUG and performance by placing context variables are common in the private sector such as management accounting, management techniques and business strategies as mediation in a fit model. Contingency theory states that a different context would produce a different performance. Research on 231 Accounting Study Program in Indonesia by using Structural Equation Model and fit as mediation approach proved the existence of its context. This study provides empirical evidence that the relationship GUG and performance is affected by the implementation of management accounting, the management techniques and the clarity of selection of strategic priorities as mediation fit. There are variation the influences GUG on performance and its mediation variables, of the significance, magnitude, and direction of the relationship is determined by PTN, PTS, and PTS accredited A and B in particular and the public sector in general.