ABSTRAK
Ekolabel perikanan tumbuh dan berkembang sebagai instrumen pasar bagi makanan laut yang berkelanjutan dengan sertifikat yang paling populer adalah Marine Stewardship Council MSC . Perkembangan sertifikasi MSC yang agresif menyisakan sejumlah persoalan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia antara lain tingginya biaya sertifikasi dan persyaratan yang sangat berat. MSC dianggap tidak mempertimbangkan dukungan dan opini dari pemangku kepentingan di Indonesia khususnya nelayan skala kecil. Beberapa pihak melihat bahwa MSC tidak bisa dilaksanakan di Indonesia karena MSC tidak mematuhi salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu secar sosial dapat diterima dan mulai mengusulkan alternatif lain seperti ekolabel nasional. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat penerimaan para pemangku kepentingan di Indonesia terhadap sertifikat MSC serta pilihan skema ekolabel perikanan yang terbaik bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method. Metode Analytical Hierarchy Process AHP digunakan untuk menentukan prioritas model ekolabel perikanan yang dipilih oleh responden pakar. Hasil dari metode AHP ini kemudian dikonfirmasi melalui panel responden dengan menggunakan metode Delphi. Variabel yang digunakan adalah: kesiapan regulasi, dukungan pemerintah, dukungan swasta, dukungan lembaga swadaya masyarakat LSM dan dukungan dari nelayan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial dipilih oleh responden sebagai aspek terpenting dan skema ekolabel nasional dipilih sebagai pilihan responden untuk kasus Indonesia.

---

ABSTRACT
Seafood Ecolabels have grown and developed as a market measurement for sustainable seafood with the most popular one is Marine Stewardship Council MSC . Nevertheless, MSC faces immense challenges in developing countries such as Indonesia because of some issues such as high costs and high requirement. MSC also did not consider the support from stakeholders in Indonesia particularly small scale fishermen. Some parties view that MSC could not being implemented in Indonesia because MSC are disobey one principle of sustainable development which is socially acceptable. They start to propose for national ecolabels. This research aims to find how the level of acceptance of the MSC in Indonesia including the most acceptable certificates from the stakeholder rsquo s perspective. This study uses a mixed method approach. Analytical Hierarchy Process AHP is used to determine the priority of seafood ecolabels chosen by the expert respondents. The results of AHP confirmed by a panel of respondents using the Delphi method. The variables employed include support from government, private sector, fishermen and national NGO. The result shows that MSC could not be implemented in Indonesia. The result also provides that national seafood ecolabels is the best option for Indonesia from the stakeholders rsquo perspective