ABSTRAK
Penulisan ini membahas tentang keterkaitan antara kebijakan pajak minuman keras yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 2013 dan kaitannya dengan motif ekonomi dalam penyelundupan. Penyelundupan dari minuman beralkohol mengincar negara-negara yang menetapkan aturan ketat konsumsi, iklan, ekspor, impor, sampai dengan produksi dari minuman beralkohol. Terutama negara-negara yang menetapkan nilai pajak tinggi dan pembatasan ketersediaan minuman beralkohol di masyarakatnya state monopoly . Peningkatan pajak minuman keras di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan nilai pajak dari ketiga golongan minuman beralkohol yaitu golongan A sampai 5 , golongan B 5 sampai 20 , golongan C lebih dari 20 . Peningkatan nilai pajak seluruh golongan ini akan menyebabkan semua jenis minuman beralkohol mengalami peningkatan pembebanan nilai pajak. Pemaparan hubungan antara kebijakan pajak yang menambah motif ekonomi dalam penyelundupan ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan pajak minuman keras di Indonesia.

---

ABSTRACT
The focus of this writing is about the linkages between liquor tax policy applied by the government of Indonesia in 2013 and its relation with economic motives that drive the smuggler. Smuggler usually targeting countries that set strict rules of consumption, advertising, export, import, and production of alcoholic beverages. Especially countries that set high taxes and restrictions on the availability of alcohol beverages in society state monopoly . Increased the liquor tax in Indonesia is intended to three categories of alcohol beverages, class A up to 5 , class B 5 to 20 , class C over 20 . Increasing the whole group of alcohol beverages tax will lead to increased value of all types of alcoholic beverages. The explanation of the relationship between tax policy and economic motive of smuggling is expected to be a consideration in policy formation liquor tax in Indonesia.