Abstract. This study aims to analyze public ethics in local government institutions. It is used as an attempt to create an institutional order that allows better ethics in the governance system involving governmental institutions and the public. The study was conducted on Satpol PP (Satpol PP) in Makassar by using qualitative method. This study outlines the fundamental problems in terms of personal and institutional affairs of the Satpol PP in Makassar. The result indicates that the main problem is not merely in Satpol PP itself, but also institutionally public ethics has not been imposed well. Theoretical reflection resulted from the study is that in the context of civil service police unit of Makassar, institutional ethics should be made possible to control personal ethics. Therefore, the direction of future policy should emphasize more on how to build the institutional ethics for the Satpol PP of Makassar.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika publik dalam lembaga pemerintahan daerah. Kajian etika publik ini digunakan sebagai upaya untuk menciptakan tatanan kelembagaan yang memungkinkan etika menjadi lebih baik dalam sistem tata kelola urusan pemerintahan yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Penelitian dilakukan pada lembaga satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kota Makassar dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menguraikan persoalan-persoalan mendasar dalam hal personal dan institusional Satpol PP Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan saja masalah personal Satpol PP melainkan karena memang secara institusional etika publik belum terlembagakan dengan baik. Refleksi teoretis yang dihasilkan dari penelitian adalah bahwa pada konteks Satpol PP Kota Makassar, etika institusional dimungkinkan dapat mengontrol etika personal. Oleh karena itu, arah kebijakan kedepannya sebaiknya lebih ditekankan pada bagaimana membangun etika institusional pada Satpol PP Kota Makassar.