Abstract. This study aimed to analyze and evaluate the extent of relationship between the soybean demand in a region and the number of cooperatives in the area, as well as the extent of relationship between the number of cooperative members (tofu and tempeh producers) and the number of cooperatives in the area. This study uses a quantitative approach based on primary data, later processed using Pearson correlation method. The results of data processing show that there is no significant relationship between the number of cooperatives and the number of producers. Furthermore, there is also no significant relationship between the number of cooperatives and existing soybean demands. This indicates the low role of cooperatives in the national soybean supply chain at the present. Therefore, there are two policy options that can be made. First, a radical policy, i.e. to leave out PRIMKOPTI in soybean supply chain at all. Second, the still mainstream policy, i.e. to still involve PRIMKOPTI, thus in order to make long-term programs in soybean business administration run well, PRIMKOPTI should be institutionally empowered and strengthened to achieve its business resilience.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana hubungan antara kebutuhan kedelai dalam suatu daerah terhadap jumlah koperasi di daerah tersebut, serta sejauh mana hubungan antara jumlah anggota (pengrajin tahu tempe) terhadap jumlah koperasi di suatu daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data primer yang kemudian diolah menggunakan metode korelasi Pearson. Atas hasil pengolahan data, didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah koperasi dan jumlah pengrajin. Di sisi lain, juga ditemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara jumlah koperasi dengan kebutuhan kedelai yang ada. Hal ini menunjukkan rendahnya peran koperasi dalam rantai suplai kedelai nasional saat ini. Oleh karena itu, ada 2 (dua) pilihan kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, kebijakan yang sifatnya radikal, yaitu tidak melibatkan PRIM KOPTI dalam rantai suplai kedelai. Kedua, kebijakan yang masih mainstream, yaitu agar program jangka panjang dalam tata niaga kedelai dapat berjalan baik dengan tetap melibatkan PRIM KOPTI, maka harus dilakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dan mewujudkan resiliensi bisnis PRIM KOPTI.