The three packages of law on state financial management (Law No.
17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasury
and Law No. 15 of 2004 on State Financial Audit) have some
fundamental differences from previous regulations. One of them is
to post State Treasurer as a functional role. The government
conducts a central role in achieving good governance in the
implementation of the state budget. Article 23 verse (1) of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia provides a strong legal
basis to implement the principles of good governance. In managing
the state budget, one mechanism to implement good governance is
to improve state treasurer professionalism as a functional role;
unfortunately, the research shows that more sustained and coherent
efforts are needed to realize this.
Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan
sebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan
negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukup
mendasar. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendahara
sebagai jabatan fungsional. Pemerintah memegang peran utama
dalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaan
anggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasan
hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance
Dalam mengelola APBN, salah satu mekanisme untuk
mewujudkan good governance adalah dengan meningkatkan
profesionalisme bendahara negara sebagai tenaga fungsional;
namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa upaya terkait
dan berkelanjutan dibutuhkan untuk merealisasikan maksud
tersebut.
