The implementation of fully funded pension scheme for civil servant
retirement in Indonesia is one of the government solutions to reduce
the burden of pension expenditure on the state budget. However, to
implement such a scheme, the government deemed it necessary to
prepare an appropriate governance model in order to achieve the
goal of fully funded scheme. The government needs to pay attention
to several issues related to the implementation of a fully funded
scheme, namely the issue of pension fund management,
contributions, investment, regulations and risks. By distributing
questionnaires and interviews to key stakeholders, the extent of
government readiness to implement a fully funded pension scheme
could be evaluated, based on which it was found that the
government does not have readiness to adopt the fully funded
pension scheme and several tasks remain to be accomplished.
Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun Pegawai
Negeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yang
akan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanja
pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skema
tersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatu
tata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded ini
dapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal
terkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalah
pengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi dana
pensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebaran
kuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitian
ini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yang
mana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsi
skema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkait
dengan implementasi tersebut.
