ABSTRAK
Pada sekitar pertengahan tahun 1997 Bank Indonesia menetapkan kebijakanmelepas band intervensi terhadap mata uang dolar Amerika, Kebijakan inimengakibatkan tetjadinya depresiasi nilai rupiah cukup tajam. Industri perbankanyang merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia tidak terkecuali jugaterkena dampak dan krisis moneter yang timbul akibat depresiasi rupiah tersebut. Dampak konkretnya adalah likuidasi oleh pemerintah terhadap 16 bank swastanasional. Langkah yang ditempuh pemerintah ini semata-mata untuk menyehatkansistem perbankan nasional. Akibatnya pemerintah harus menanggung dana nasabahbank yang dilikuidasi tersebut dengan pengadaan program darurat yaitu blanketguarantee. Program ini menyebabkan pemerintah harus menyalurkan dananyamencapai Rp 2,3 tnliun sebagai dana talangan, dengan maksimal penggantian Rp 20juta per nasabah. Terlepas dari tertutup dan tidaknya dana masyarakat dengan adanya jaminandan pemerintah, sudah saatnya untuk dipikirkan j aminan dan penlindungan hukumbagi nasabah bank. Pemerintah tampaknya perlu mempertimbangkan adanya asuransisimpanan (insurance deposit) sebagai saran perlindungan dana simpanan konsumen dibank. Lembaga asuransi simpanan ini sebenarnya telah diatur dalain pasal 37BUndang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena keberadaan lembaga ini dapat mengembalikan kepercayaanmasyarakat kepada sistem perbankan, maka pertanyaan ?bagaimana meningkatkantabungan dalani negeri dengan cepat untuk membiayai pembangunafl nasional? sudahterrnasuk dalam jangkauan asuransi simpanan ini. Disamping itu pembinaankepercayaan kepada bank merupakan tujuan daii asuransi simpanan tersebut.