Di tingkat nasional dan daerah telah terdapat kebijakan publik, program dan
kegiatan untuk menanggulangi HIV/AIDS, namun jumlah kasus HIV/AIDS
meningkat setiap tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas
collaborative governance antarpemangku kepentingan dalam pelayanan
komprehensif berkesinambungan untuk menanggulangi HIV/AIDS di Kota
Surakarta. Penelitian ini merupakan studi kasus jenis exploratory. Informan
ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan pada 2 Juli ? 2 September 2013 dengan wawancara mendalam,
observasi, focus group discussion, dan dokumentasi. Teknik analisis data
dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi
dan penerima layanan berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS
sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Program pencegahan dan penjangkauan,
layanan kesehatan, reduksi bahaya, dan pemberdayaan belum
efektif karena komitmen terhadap tujuan dan sikap saling percaya antarpemangku
kepentingan belum optimal, petugas lapangan kurang profesional,
terdapat konflik laten antarpemangku kepentingan, kurang optimalnya koordinasi
antaranggota Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota
Surakarta dan rendahnya anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS karena
HIV/AIDS belum menjadi isu prioritas dalam pembangunan daerah.
Disimpulkan bahwa kolaborasi governance antarpemangku kepentingan
belum efektif. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kolaborasi
governance antarpemangku kepentingan, harus ada norma, struktur, dan
proses yang jelas dalam menanggulangi HIV/AIDS.
There have been public policies, programs and activities to cope with
HIV/AIDS in Indonesia at national and local level, but number of HIV/AIDS
cases is increasing every year. This study aimed to determine effectivity of
collaborative governance between stakeholders in a sustainable comprehensive
service to cope with HIV/AIDS in Surakarta City. This study was an
exploratory study. Informants were selected using purposive sampling technique.
Data collection was conducted on 2 July ? 2 September 2013 using
in-depth interview, observation, focus group discussion, and documentation.
Technique of data analysis was an interactive analysis model. Results
showed that service provider and receiver had taken roles in HIV/AIDS coping
based on their own duty and function. Prevention and outreach, healthcare
service, harm reduction and empowerment programs had not been yet
effective because of less optimal commitment to purpose and mutual trust
between stakeholders, less professional fieldworkers, latent conflict occurred
between stakeholders, less optimal coordination between AIDS
Coping Commission of Surakarta City members, and low budget for
HIV/AIDS coping as HIV/AIDS is not yet a priority issue in regional development.
In brief, collaborative governance between stakeholders is not yet
efffective. To improve the quality and collaborative governance effectivity
between stakeholders, there should be any clear norm, structure and
process in coping with HIV/AIDS.
