Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.
Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005.
Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated.
