Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkamiya kembali kepada masyarakat, sehingga memerlukan sistem informasi yang efektif dan efisien agar dapat berfungsi untuk berkembang melindungi kepentingan masyarakat dan menghadapì persaingan yang semakin global. Ikatan Akuntan Indonesia (lAI) dan Bank Indonesia (BI) telah mengadakan kerjasama dalam rangka penyusunan strandar akuntansi keuangan tenatang akuntansi perbankan (PSAK 31) sebagai pedoman bank dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar. Dalam implementasi PSAK 31 tersebut ada beberapa masalah yang dihadapi oleh bank, karena adanya perbedaan mengenai dasar pengakuan pendapatan bank yang dipakai sebelum PSAK 31, dengan perbedaan ini mengakibatkan hasil yang berbeda dalam pengukuran tingkat rentabilitas suatu bank, dalam hal ini penulis mengambil studi kasus pada Bank Tabungan Negara. Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan keuangan Bank Tabungan Negara tahun 1992 dan 1993, dimana PSAK 31 mulai diberlakukan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 1993, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan bank sebelum berlakunya PSAK 31 berdasarkan kas, sehingga bunga yang telah jatuh waktu tetapi belum dibayarkan oleh debitur oleh bank hanya dicatat dalam rekening administratif tunggakan bunga debitur, dan ketika tunggakan bunga tersebut dilunasi baru diakui sebagai pendapatan bunga. Sedangkan dalam PSAK 31 pendapatan bunga diakui secara akrual (accrual basis), kecuali pendapatan bunga dan kredit dan aktiva produktif non performing. Pendapatan dan aktiva yang non performing hanya boleh diakuj apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pengakuan pendapatan provisi dan komisi kredit sebelum berlakunya PSAK 31 diakui ketika pendapatan tersebut diterima oleh bank setelah disetujuinya perjanjian kredit tersebut, tetapi setelah berlakunya PSAK 31 komisi dan provisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistimatis selama jangka waktu komjtmen djt. Apabila komitmen tersebut diselesaikan sebelum jangka walctimya maka sisa komisi dan provisi djakuj sebagai pendapatan pada saat penyclesajan kornjtmen tersebut. Komisi dan provisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkredritan dan jangka waktu, diakui sebagal pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Pencatatan penanaman dalam bentuk penyertaan sebelum berlakunya PSAK 31 dilakukan dengan cara metode bìaya, dan dengan berlakunya PSAK 31 pencatatai tersebut dilakukan dengan metode ekuitas jika suatu perusahaan mempunyai investasi dalarn saham dengan hak suara pada perusahaan lain dalam jumlah lebih darì 20 %, dan rnetode bìaya jika kurang dan 20 %. Dengan berlakunya PSAK 31 maka akan mempengan.thi penyajian laporan keuangan bank dan dapat meningkatkan jumlah asset seria pendapatan bank, sebingga laba bersih bank juga akan mengalami kenaikan, dengan meningkatnya laba bersih bank maka pajak penghasílan yang dibayarpun meningkat pula, bal inilah yang menj adj kendala dalam pelaksanaan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan secara konsisten, karena dengan aLiran kas masuk yang sama diharuskan membayar pajak atan dividen yang lebth tinggi karena meningkatnya pendapatan bank.