Based on various research,it has shown that political parties have not given enough information access to public. With limited access to political information,this has become a major concern especially for beginner voters.This doesn't only relate to the implementation of the KIP Laws Number 14 in the Year of 2008 Article 15,but also to the importance of beginner voters to use enough political information before they participate in the Legislative Election in 2014. Hence,this research is done first, to get the real picture of knowledge of beginner voters about access to public information,second to identify the need of accurate information in politics, third to know what obstacles that the voters face in trying to get the access.The research method used is qualitative,with a structured interview.The informants are selected based on purposeful samplings.Based on the research, the majority of informants do not know about their rights to get information,as mentioned in the KIP Laws Number 14 in the year of 2008.It is known that majority of respondents think that public has the right to know the list of political parties.Then,it is known that most of the respondents don't have a hard time getting access to any information about technical know-hows of the Legislative Election in 2014.Hasil dari berbagai survei menunjukkan parpol belum sepenuhnya melakukan keterbukaan informasi. Terbatasnya akses informasi politik publik Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Bukan hanya terkait implementasi UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 15, tapi juga terkait dengan pentingnya informasi politik yang dapat menjadi pedoman pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu legislatif 2014. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan pemilih pemula mengenai akses informasi publik, serta untuk mengetahui kebutuhan informasi di bidang politik dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemilih pemula dalam mengakses informasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan wawancara terstruktur dan informan dipilih berdasarkan purposeful sampling. Dari penelitian ini diketahui mayoritas informan tidak mengetahui tentang hak memperoleh informasi yang dijabarkan dalam UU KIP No.14 Tahun 2008. Diketahui pula bahwa kebanyakan informan menganggap daftar partai politik sebagai informasi politik yang berhak diketahui oleh publik. Kemudian didapatkan informasi bahwa kebanyakan dari mereka tidak menemui hambatan yang berarti untuk mengakses informasi terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.