Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1% dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat.Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1% of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation's identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation.Spatial and economic analysis results show the role and impact of community in their increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur.